Kita Masih Sejalan?

Beberapa pekan ini, seorang kepala daerah sebuah kabupaten ramai muncul di beranda berbagai sosial media. Berpidato di depan warganya mengenai kebijakannya yang mengizinkan berbagai kegiatan masyarakat yang menimbulkan kerumunan digelar tanpa perlu takut dibubarkan. Bahkan menyampaikan segala akibat beliau sanggupi ambil tanggung jawab penuh. Pro kontra tentunya menjadi pemandangan biasa di kolom komentar juga ajang pembicaraan satu meja. Sebuah sangsi di tengah pandemi. 

Tidak hanya sekali, kepala daerah berbeda jalan dengan jajarannya hingga orang-orang di atasnya. Dari pimpinan polres, kodim, gubernur, bahkan jajaran menteri yang berkaitan tugasnya dengan satgas covid-19. Kebijakan kepala daerah tersebut seringkali berbeda jalan dengan pejabat negeri lainnya. Ketika kota lain memilih opsi mengencangkan PPKM, pemberlakuan jam malam, himbauan tidak mudik, razia kerumunan, kebijakan WFH, di kota kami seperti halnya tidak terjadi apa-apa. 

Berbelanja semau kita. Bertamasya keliling kota. Mengaspal jalan untuk menyambut pemudik dan hari raya. Menikmati kesenian tradisional kuda lumping, kompetisi kicau burung, hingga pertandingan olahraga tarkam secara ramai dan terbuka. Hajatan? Jalan saja! Iya, namun dengan prokes yang ketat (katanya). Nyatanya, di hari pelaksanaan semua kembali lagi kepada diri masing-masing. Mungkin berpikir, keadaan ini sudah aman, kabupaten kami tak lagi zona berbahaya, dan warga kami sehat semua. Jumawa? Aduh, terlalu kasar kata ini untuk mendefinisikannya. 

Rumah sakit rujukan covid yang hanya ada empat, dituntut memberikan pelayanan untuk seluruh warga. Belum lagi tenaga kesehatan yang curcol kalau mereka juga punya keluarga dan sanak saudara. Jumlah nakesnya, tak kalah menyedihkan dari penghargaan usahanya. Epidemiolog Universitas Jenderal Sudirman pun tegas mengusulkan kepada Mendagri, untuk menegur kepala daerah yang bertindak seperti ini. Demi masyarakat yang aman, tenang namun tetap mawas diri. 

Tingkat ketersediaan tempat tidur perawatan di rumah sakit semakin menipis(1). Bertameng Inmendagri nomor 14 tahun 2021 malah membuat sebagian orang skeptis. Ketidak selarasan pemkab, pemprov dan pemerintah pusat seringkali bikin rakyat pesimis. Fokus pemkab masih ada pada pembangunan infrastruktur dan ngaspal jalan nggak abis-abis(2).

PPKM mikro seolah dilimpahkan ke tatanan pemerintahan lingkup terkecil. Namun seringkali mendengar jawaban bahwa itu tanggung jawab dan wewenang pihak atas. Pak Bupati maunya bebas berekspresi, berkegiatan seperti biasa sehari-hari. Gubernur beri instruksi di rumah saja tak berlaku seolah kami berbeda negara(3). Iya sih, nama kabupaten kami ada embel-embel negara-nya. Pemerintah pusat yang terkesan setengah hati. Sultan bilang "Ndak mampu ngragati". Kalau menurut saya, Pak Budhi ini 11-12 sama JRX SID. 

Bukannya saya takut terpapar virus ini. Toh beberapa waktu lalu juga merasakan demam, nyeri tenggorokan, batuk kering, sakit kepala berat, diare, juga nggak bisa nyium, karena bukan siapa-siapa anosmia, jadi isoman selama  10 harian. Obatnya? Ya kayak biasanya aja kalo flu minum apaan. Minum obat pereda panas pas demam, air jeruk nipis pas batuk, nyedot-nyedotin inhaler pas mampet, minum teh anget kental pas diare, makan nasi padang pas laper. Hehee

Tapi, yakin pemerintah nggak bisa kompak menghalau badai pandemi? Dari kebijakan aja suka berbeda aliran. Tanggungjawab suka lempar-lemparan. Setau saya, virus nggak mengenal apa itu otonomi daerah dan berbagai kebijakan. Saya paham, jadi pejabat nggak lah mudah, sana sini menuntut berbagai kebijakan. Bikin himbauan di abaikan. Buat peraturan malah timbul banyak pelanggaran. Padahal nyawa banyak orang ada di tangan. Belum lagi dibilang pencitraan. 

Yaaaahh.. Semoga, pemimpin negeri ini selalu diberi petunjuk Allaah SWT agar selalu terhindar dari perbuatan dzalim kepada rakyatnya. Aamiin. 

Tertanda, 

manusia yang tiap kali pilkada dan pemilu selalu Golput, 25 Juni 2021.

1. Ruang isolasi penuh

2. Pembangunan di tengah pandemi

3. Jateng di rumah saja